Close Klik 2x

Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Struktur Birokrasi Masa Kolonial

Advertisement

Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Struktur Birokrasi Masa Kolonial – Setelah mempelajari bahasan ini, kalian diharapkan dapat memahami perkembangan sistem pemerintahan dan struktur birokrasi masa kolonial di nusantara.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN STRUKTUR BIROKRASI MASA KOLONIAL

Untuk menjamin kekuasaannya di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda melakukan beberapa kebijakan terkait birokrasi pemerintahan dan pembagian wewenang. Bagaimanakah perkembangan sistem pemerintahan dan struktur birokrasi masa kolonial? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak bahasan berikut.

Dalam pendudukannya di nusantara (Indonesia), pemerintah kolonial Belanda memerlukan sumber daya untuk membantu melakukan perluasan dan stabilisasi kekuasaan di masyarakat. Banyak raja-raja nusantara yang digeser karena pemberontakan yang mereka pimpin melawan penjajah. Pemimpin tradisional secara turun-temurun ini pun dipaksa untuk turun takhta dan menandatangani kesepakatan dengan Belanda yang intinya berisi penyerahan kedaulatan wilayahnya secara mutlak.

Sebagai ganti pemimpin di kerajaan-kerajaan tradisional, ditunjuklah sejumlah pegawai yang bekerja dalam pemerintahan Belanda untuk mengatur administrasi di daerah itu dan memungut pajak. Kebijakan yang diambil juga harus mengacu pada kebijakan pusat (sentralisasi).

Belanda melalui Herman W. Daendels membagi Pulau Jawa dalam 9 Karesidenan atauprefectuur. Para penguasa tradisional yang kooperatif dijadikan pegawai sipil bagi Kerajaan Belanda dan mendapat penghasilan dari sewa tanah. Pengadilan juga dibentuk dan bersifat keliling, terutama untuk masalah pertanahan atau landgerecht. Secara struktural, pengadilan terbagi menjadi pengadilan kota besar, pengadilan (requestas), dan pengadilan polisi.

Untuk menghindari kerancuan dalam pelaksanaannya, wewenang di daerah jajahan diatur dalam Konstitusi 1814 dan 1815. Aturan tersebut mengatur tentang struktur pemerintahan di daerah jajahan, sebagai berikut :
1. Pemerintahan dikuasai oleh Gubernur Jenderal.
2. Gubernur dibantu 4 penasihat.
3. Penasihat dibantu oleh Sekretaris Umum dan Sekretaris Kepala.
4. Jawa dibagi atas Residensi, Kabupaten dan Distrik.
5. Untuk mengurus tanaman perusahaan perkebunan, pemerintah mengangkat pengawas atauopzioner.

Adapun dalam pelaksanaannya di daerah residen, Gubernur Jenderal berkepentingan dapat membuat beberapa kebijakan untuk menjamin kekuasaannya, antara lain :
1. Mewajibkan penguasa pribumi untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan mengakui kekuasaan Belanda atas daerahnya.
2. Melaksanakan pemerintahan tidak langsung. Kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat Belanda, karenanya setiap kebijakan harus senantiasa dikoordinasikan.
3. Anggaran diatur sesuai dengan anggaran belanja wilayah administrasi kolonial.
4. Undang-undang diseragamkan antara daerah kerajaan dan daerah gubernemen.

Berbagai kebijakan birokrasi yang diterapkan oleh Belanda selama masa pendudukannya di Indonesia sangat sulit untuk diterima oleh para penguasa lokal. Perjanjian-perjanjian atauverklaring menjadikan mereka sebagai boneka yang harus tunduk kepada pemerintahan kolonial. Bahkan, untuk menegaskan dominasi Belanda atas pemerintahan kerajaan di Nusantara, dikeluarkan kebijakan yang menjelaskan hierarki kekuasaan di nusantara, yaitu :
1. Pemerintahan yang dipegang oleh kaum pribumi, disebut Pangreh Praja.
2. Pemerintahan yang dipegang oleh pejabat Belanda, disebut dengan Binenland Bestuur. Mereka ini adalah atasan dari pemerintahan kaum pribumi.
3. Pemerintahan zelfbestuur, yakni kerajaan dengan struktur di luar pemerintahan kolonial.
Dengan adanya hierarki ini jelas disimpulkan bahwa pemerintahan kolonial takut kekuasaannya dikikis oleh penguasa-penguasa lokal nusantara, sehingga dengan segala cara diupayakan untuk membatasi ruang gerak dari kerajaan-kerajaan tradisional. Dalam perkembangannya, bahkan jajaran pemerintahan pribumi pun harus menjalani seleksi ketat dari kolonial dengan mempertimbangkan faktor pendidikan dan kedekatan dengan Belanda.

RANGKUMAN

1) Birokrasi pemerintahan pendudukan Belanda membagi wilayah nusantara ke dalam beberapa Karesidenan dan menunjuk perwakilannya untuk melakukan tugas yang diberikan.
2) Kerajaan Belanda mengatur konstitusi dengan perwakilan pemerintahannya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan misi.

Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Struktur Birokrasi Masa Kolonial | lookadmin | 4.5