Close Klik 2x

Pengertian, Ciri-ciri, Unsur, Prinsip dan Tarif Pajak

Advertisement

Pengertian, Ciri-ciri, Unsur, Prinsip dan Tarif Pajak – Apa yang dimaksud dengan pajak? Apa saja pungutan resmi lainnya selain pajak? Apakah landasan hukumnya? Mari kita cermati materi pelajaran kali ini.

A. PAJAK
Macam-macam pemungutan di Indonesia sangat banyak. Pemungutan dan pungutan itu mungkin hampir sama, tapi artinya lain. Pungutan itu artinya adalah hasil yang dipungut dan pemungutan itu artinya adalah usaha untuk memungut.

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut UU UU No. 16 Tahun 2000 yaitu iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Pajak yang didapat dari negara umumnya dipergunakan misalnya untuk membangun jalan raya, membangun jembatan atau pelayanan pemerintah seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana keamanan dan sebagainya.

2. Ciri-ciri Pajak
a. Iuran yang wajib untuk negara.
b. Imbalan balas jasa secara langsung dari negara kepada rakyat tidak ada.
c. Digunakan mensejahterakan rakyat
d. Pajak yang diambil berdasarkan UU.
e. Pembelanjaan negara didapat dari pajak

3. Unsur-unsur Pajak
a. Subjek Pajak, (orang pribadi / badan hukum) yaitu menurut ketentuan UU, ditetapkan untuk melakukan kewajiban membayar pajak.
b. Objek Pajak, yaitu sesuatu yang kena pajak. misalnya penghasilan,
bumi dan bangunan.
c. Tarif Pajak , yaitu pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, berdasarkan objek pajak.

4. Tarif Pajak
(1) Tarif Proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap
(2) Tarif Progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin tinggi, jika nilai objek pajak
nya semakin besar.
(3) Tarif Degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin rendah, jika nilai objek pajak
nya semakin besar.

5. Prinsip-prinsip pemungutan pajak

a. Prinsip Keadilan
Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan kemampuan si wajib pajak. Apabila si wajib pajak itu dalam membayar kewajibannya menunda atau bahkan tidak mampu membayar, si wajib pajak berhak mengajukan ketidaksanggupannya kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Prinsip Yuridis
pemungutan pajak ini dilarang mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan, agar tidak ada kelesuan dalam ekonomi

c. Prinsip Finansial
Pemungutan pajak dari pemerintah ini biayanya harus dapat ditekan sehingga dapat lebih rendah dari hasil pemungutannya

d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Rakyat akan lebih mudah membayar pajak apabila sistem yang ada di dalam pajak adalah sistem yang sederhana, dan akan lebih mendorong masyarakat untuk mau membayar kewajibannya membayar pajak.

B. PUNGUTAN RESMI SELAIN PAJAK.

Beberapa pungutan resmi selain pajak yang dikenal di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bea Impor dan Bea Eksportir
Bea impor adalah pungutan resmi dari pemerintah yang dibebankan kepada importir.
Misalnya perusahaan yang akan mengimpor buah apel dari luar negri berkewajiban untuk membayar pungutan kepada pemerintah.

Bea ekspor adalah pungutan resmi dari pemerintah kepada eksportir yang akan mengekspor barang dagangannya keluar negeri.

Misalnya saja, perusahaan yang akan mengirim dagangannya ke luar negeri berkewajiban untuk membayar pungutan kepada pemerintah.
Biasanya,, bea impor dan bea ekspor itu sudah ditentukan oleh pemerintah

2. Cukai
Cukai adalah pungutan resmi dari pemerintah yang dikenakan atas barang – barang tertentu. Misalnya saja, cukai rokok, tembakau dan minuman keras.

3. Retribusi
Retribusi adalah pungutan resmi dari pemerintah daerah, sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kita ambil contoh misalnya saja :
– Retribusi pasar Pemerintah menyediakan lahan untuk digunakan sebagai pasar, dan pemerintah mengambil pungutan resmi untuk setiap lahan kepada yang memakai lahan tersebut.
– Retribusi Parkir Pemerintah menyediakan lahan untuk memarkir kendaraan, dan meminta pungutan kepada orang-orang yang menggunakan parkiran tersebut

4. Bea meterai
Bea materai adalah adalah pungutan resmi dari pemerintah yang dikenakan atas dokumen dengan cara menggunakan benda meterai.

5. Sumbangan
Sumbangan adalah pungutan resmi dari pemerintah kepada orang-orang tertentu untuk pengumpulan dana demi mencapai suatu tujuan, dan hasil pungutan itu masuk ke kas negara ataupun kas daerah.
Misaknya sumbangan dana kecelakaan lalulintas

Persamaan pajak, retribusi dan sumbangan adalah untuk kesejahteraan rakyat dan bentuk pungutan ini dapat dipaksakan.

Perbedaannya pajak, retribusi dan sumbangan adalah :
– Pajak
Dapat dipaksakan (menurut UU). Jadi kewajibannya harus membayar, kalu tidak, akan dikenakan sanksi
– Retribusi
Dapat dipaksaan tapi cuma berlaku jika menggunakan fasilitas pemerintah saja
– Sumbangan
Dapat dipaksakan tapi cuma untuk orang-orang tertentu saja

C. Falsafah dan Dasar Hukum Pemungutan Pajak

  • Falsafah Pemungutan Pajak
    Pancasila adalah falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan landasan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata. Pajak adalah wujud dari partisipasi rakyat untuk membantu pemerintah agar terlaksana dalam mencapai tujuan yaitu mencapai kesejahteraan rakyat yang merata.
  • Dasar Hukum Pemungutan Pajak
    Beberapa dasar hukum pajak adalah bertumpu pada Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar yaitu :
    a. UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 yaitu : Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU
    b. UU No. 16 Tahun 2000 yaitu : ‘Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    c. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
    d. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPn) serta Pajak tentang Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
    e. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
    f. UU No. 13 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai
Advertisement
Pengertian, Ciri-ciri, Unsur, Prinsip dan Tarif Pajak | lookadmin | 4.5