Pendudukan Jepang di Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia – Setelah mempelajari bahasan ini, kalian diharapkan mampu memahami mengenai pendudukan Jepang di Indonesia.

PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

Selain bangsa Belanda, negara kita juga pernah merasakan dijajah oleh bangsa Jepang, walaupun hanya berlangsung 3,5 tahun. Bagaimanakah berlangsungnya pendudukan Jepang di Indonesia? Mari simak bahasan berikut.

1. AWAL PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

Jepang menyerbu Pulau Jawa dari arah Sumatera dan Sulawesi pada bulan Februari 1942. Tentara Hindia Belanda beserta sekutunya (Inggris dan Amerika Serikat) tidak berdaya menghadapi serangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat di sebuah rumah di lapangan terbang militer di Kalijati, Subang, Jawa Barat bagian utara. Dalam acara penyerahan tersebut, pernyataan pihak Belanda ditandatangani oleh Panglima Tentara Hindia Belanda, Jenderal Ter Poorten, dengan disaksikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborg Stachouwer. Dari pihak Jepang, yang menerima penyerahan adalah Jenderal Hitosyi Imamura.

Dengan ditandatanganinya surat pernyataan penyerahan di Kalijati tersebut, maka kekuasaan imperialisme Belanda di Indonesia berakhir. Indonesia pun mulai memasuki masa penjajahan baru di bawah Kekaisaran Jepang.

Berbeda dengan zaman pemerintahan Belanda yang me¬rupakan pemerintahan sipil, pada zaman pemerintahan Jepang di Indonesia berlangsung pemerintahan militer. Untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia, Jepang membagi tiga pemerintahan militer pendudukan, yaitu :
a) Tentara Ke-16 (Angkatan Darat) memegang pemerintahan di Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta (pada waktu itu Batavia).
b) Tentara ke-25, memegang pemerintahan di Sumatera, berpusat di Bukit Tinggi.
c) Armada Selatan Kedua memegang pemerintahan di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, berpusat di Makassar.

2. KEBIJAKAN PADA MASA AWAL PEMERINTAH PENDUDUKAN JEPANG

Semasa pendudukan Jepang, segala bentuk organisasi pergerakan nasional yang ada pada masa pemerintahan Belanda, dihentikan dan dilarang. Pada mulanya, Jepang melarang semua bentuk rapat. Selanjutnya, pada tanggal 20 Maret 1942, pemerintahan militer Jepang melarang semua bentuk perkumpulan dan organisasi.
Selain itu, pemerintah pendudukan Jepang juga bertindak sangat kejam terhadap tokoh-tokoh politik. Mereka ada yang ditangkap atau dicurigai karena dituduh akan melawan pemerintahan pendudukan Jepang. Tekanan Jepang terhadap pergerakan nasional membuat para tokoh pergerakan nasional menempuh strategi menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Tetapi, ada juga yang melakukan gerakan di bawah tanah, baik dengan atau tanpa mempergunakan alat-alat politik pemerintahan Jepang.

Di lain pihak, Jepang berupaya merangkul bangsa Indonesia dengan membebaskan tokoh-tokoh pergerakan nasional, yang pernah ditahan oleh pemerintah Hindia Belanda, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Sjahrir.

Pemerintah pendudukan Jepang beranggapan bahwa kaum nasionalis Indonesia sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia, sehingga dianggap perlu mengadakan kerja sama dengan mereka. Kaum nasionalis dianggap dapat memudahkan pengerahan potensi rakyat Indonesia bagi usaha Jepang, terutama dalam perang di kawasan Asia Pasifik yang disebut ‘Perang Asia Timur Raya’.

Dalam perkembangan selanjutnya, banyak dibentuk organisasi-organisasi yang dibentuk sebagai pengganti organisasi-organisasi pergerakan nasional. Semuanya dimaksudkan untuk melibatkan bangsa Indonesia dalam rangka membantu Jepang agar meraih kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang masih diizinkan berdiri pada zaman pemerintah pendudukan Jepang adalah Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang didirikan pada tanggal 25 September 1937 oleh Kyai Haji Mas Mansyur, Kyai Haji Ahmad Dahlan, dan Kyai Haji Abdul Wahab. Tujuan organisasi ini adalah mempererat hubungan antara sesama perhimpunan Islam di Indonesia dan luar Indonesia, serta mempersatukan suara-suara untuk membela keluhuran Islam.

Namun, akibat desakan Jepang, MIAI harus mengubah asas dan tujuannya. Kegiatannya pun dibatasi hanya pada pembentukan ‘baitul mal’ dan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar Islam. Dalam asas dan tujuan MIAI yang baru, ditambahkan kalimat “turut bekerja sama sekuat tenaga dalam pekerjaan mem¬bangun masyarakat baru di bawah pimpinan Dai Nippon”.

Sebagai satu-satunya organisasi pergerakan nasional pada masa itu, MIAI mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam. Namun, pada tanggal 22 Nopember 1943, Jepang membubarkan MIAI dan membentuk Majelis Syuro Muslimin In¬donesia (Masyumi) sebagai penggantinya. Organisasi ini dipimpin Kyai Haji Hasjim Asy’ari.

Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi massa yang bertujuan untuk lebih melibatkan bangsa dan rakyat Indonesia dalam usaha mempertahankan dan membantu kemenangan Jepang. Usaha pemerintah Jepang yang pertama untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia adalah dengan mempropagandakan Gerakan Tiga A, yakni :
1. Nippon Cahaya Asia,
2. Nippon Pelindung Asia, dan
3. Nippon Pemimpin Asia.

RANGKUMAN

1) Jepang menyerbu Pulau Jawa dari arah Sumatera dan Sulawesi pada bulan Februari 1942. Tentara Hindia Belanda beserta sekutunya (Inggris dan Amerika Serikat) tidak berdaya menghadapi serangan Jepang.
2) Semasa pendudukan Jepang, segala bentuk organisasi pergerakan nasional yang ada pada masa pemerintahan Belanda, dihentikan dan dilarang.

Pendudukan Jepang di Indonesia | lookadmin | 4.5