Pemberontakan PKI di Madiun 1948

Pemberontakan PKI di Madiun 1948 – Setelah mempelajari bahasan ini, kalian akan mengetahui tentang sejumlah peristiwa seputar pemberontakan PKI di Madiun.

PEMBERONTAKAN PKI MADIUN

Siapa sajakah tokoh pemberontakan PKI di Madiun ? Bagaimanakah berlangsungnya pemberontakan tersebut ? Bagaimanakah penumpasan pemberontakan dimaksud ? Berikut penjelasannya.

Pemberontakan PKI di Madiun diawali dengan pembentukan Front Demokrasi Rakyat (FDR) oleh Amir Sjarifuddin. Ia adalah salah satu Perdana Menteri pada masa awal negara RIS (Republik Indonesia Serikat). Di masa kekuasaannya, Amir Sjarifuddin membentuk kabinet kerja yang dinamakan Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II. Amir Sjarifuddin adalah tokoh yang sejak masa mudanya sudah akrab dengan paham sosialisme dan komunisme.

Karir politik Amir Sjarifuddin di pemerintahan Indonesia berakhir ketika golongan politik di Indonesia menyalahkannya atas isi Perjanjian Renville (17 Januari 1948) dengan Belanda dimana Indonesia diwakili oleh Amir Sjarifuddin. Perjanjian tersebut dinilai sangat buruk bagi Indonesia karena Belanda tidak mengakui kedaulatan keseluruhan wilayah Indonesia. Keluarnya Amir Sjarifuddin dari pemerintahan semakin mengakrabkannya dengan Musso, seorang tokoh partai Komunis.

Di masa itu, Musso adalah perpanjangan tangan dari Cominteren, yakni suatu organisasi dengan misi memperluas paham komunisme terutama di negara-negara berkembang. Langkah-langkah Musso untuk menyebarluaskan paham komunisme di Indonesia, antara lain, dengan menghimpun kekuatan Partai Sosial, Partai Buruh, dan beberapa partai lainnya ke dalam Partai Komunis Indonesia. Amir Sjarifuddin ditunjuk menjadi pimpinannya karena memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan sehingga mudah untuk mengkomunikasikan berbagai isu kepada pemerintahan Soekarno-Hatta.

Kepulangan Musso dari Moskow memberi angin segar bagi perkembangan Partai Komunis Indonesia. Penyebarluasan paham komunisme tidak lagi dilakukan melalui doktrin-doktrin, namun sudah terorganisir dengan membentuk Polit Biro yang menyusup ke dalam TNI dan membentuk organisasi massa terlatih lainnya, seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, Lekra, dan sebagainya.

Di lain pihak, Kabinet Hatta gencar melakukan program rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Bersenjata untuk menghemat biaya, penyederhanaan struktur, dan menertibkan organisasi angkatan bersenjata. Dampak dari program ini adalah pengembalian 100.000 orang ke masyarakat untuk kembali berfungsi sebagai masyarakat sipil. Sebagian besar dari prajurit yang terkena dampak dari program ini adalah anggota PKI.

Pada 18 September 1948, gerakan PKI memproklamirkan Negara Soviet Republik Indonesia di Madiun oleh Kolonel Soemarsono. Deklarasi tersebut dilakukan sesuai dengan misi Musso untuk menyelaraskan perjuangan anti imperialis Indonesia dengan Uni Soviet yang berjuang melawan Amerika Serikat. Tindakan ini dihadapi TNI dengan mengutus Kolonel Gatot Soebroto dari Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono di Jawa Timur untuk menghentikan pemberontakan.

Pada 20 September 1948, diadakan Sidang Dewan Siasat Militer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Drs. M. Hatta untuk menumpas PKI. Dalam sidang dimaksud, Kolonel A.H Nasution selaku Kepala Staf Operasi menyanggupi untuk menghentikan pemberontakan PKI di Madiun dalam waktu dua minggu.

Perlawanan TNI akhirnya berhasil menumpas PKI pada 30 September 1948 dengan menembak mati Musso dan menangkap Amir Sjarifuddin. Dalam perjalanannya, Amir Sjarifuddin menjalani proses pengadilan dan dijatuhi hukuman mati.

RANGKUMAN

1) Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh salah seorang tokoh pemerintahan Indonesia.
2) Pemberontakan dilakukan terkait dengan masuknya paham baru ke Indonesia yang menyusup ke berbagai sektor pemerintahan.

Pemberontakan PKI di Madiun 1948 | lookadmin | 4.5