Close Klik 2x

Kebijakan Pemerintah Kolonial di Indonesia dan Dampaknya

Advertisement

Kebijakan Pemerintah Kolonial di Indonesia dan Dampaknya – Setelah mempelajari bahasan ini, kalian diharapkan mampu memahami kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia dan dampaknya.

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA

Bagaimanakah kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia ? Bagaimanakah dampak kebijakan tersebut ? Mari simak bahasan berikut.

Beberapa kebijakan pemerintah kolonial di nusantara dapat diuraikan sebagai berikut :

1) PORTUGIS

Di Indonesia, Portugis pertama kali masuk ke Maluku. Di sana, mereka diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Kebaikan Sultan Ternate ini sebetulnya dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengurangi ancaman dari Kerajaan Tidore. Saat itu, Kerajaan Tidore menjadi saingan terdekatnya. Mereka berharap dengan menjalin kerja sama dengan Portugis, maka Kerajaan Tidore tidak akan berani menyerang Kerajaan Ternate.

Situasi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Portugis. Mereka menyanggupi dukungan militer bagi Kerajaan Ternate. Imbalan yang diperoleh Portugis adalah hak istimewa (monopoli) untuk menguasai pedagangan di Kerajaan Ternate. Syarat tersebut disetujui oleh Sultan Ternate.

2) INGGRIS

Inggris mulai menanamkan pengaruh ekonominya di Indonesia bersamaan kiprah serikat dagangnya yang bernama East Indian Company (EIC). Serikat dagang ini berhasil menjalin perdagangan dengan beberapa kerajaan di Indonesia, di antaranya dengan Kesultanan Aceh, Kerajaan Banjar, Jayakarta, dan Gowa. Namun, EIC tidak berhasil menanamkan dominasi perdagangannya di Indonesia. Hal ini disebabkan EIC terlalu memaksakan pola perdagangan menurut aturan-aturan yang ditetapkan sepihak. Dengan demikian, EIC kurang didukung para penguasa setempat. Selain itu, EIC kalah bersaing dengan armada dagang lain, khususnya armada dagang Belanda.

3) BELANDA

Untuk mengatasi persaingan antar sesama pedagang Belanda di nusantara, maka pada tahun 1602 dibentuklah VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) atau persekutuan dagang Hindia Timur. VOC dipimpin oleh Peter Both sebagai Gubernur Jendral yang pertama. Semula VOC berpusat di Ambon. Namun, sejak kepemimpinan Gubernur Jendral Jan Pieterzoon Coen, pusat VOC dipindah ke Jayakarta (kemudian berganti nama menjadi Batavia).

Kehadiran VOC di Jayakarta tentu membawa akibat persaingan antara VOC dan Portugis. Namun, dengan kelicikannya, VOC berhasil mempengaruhi penguasa lokal Banten untuk mencabut hak dagang Portugis di wilayahnya. Sejak tanggal 31 Mei 1619, VOC memperoleh hak monopoli penuh atas Jayakarta.

Kebijakan monopoli perdagangan yang diterapkan pemerintah kolonial sejak Portugis hingga Belanda mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat. Dengan kebijakan ini, rakyat tidak bagi memiliki kebebasan untuk menjual atau menentukan harga hasil panennya. Seluruh hasil panen rakyat harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang ditentukan sepihak. Jelas bahwa sebagai kongsi dagang, pemerintah kolonial akan menetapkan harga yang menguntungkan bagi mereka dan bukan bagi rakyat.

Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia juga berpengaruh terhadap kekuasaan para penguasa lokal seperti Raja, Sultan, dan Adipati. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar karena seringnya campur tangan dari pemerintah kolonial. Ini diakibatkan adanya pemberian hak-hak tertentu, seperti hak untuk monopoli perdagangan kepada pemerintah kolonial.

Dengan kenyataan seperti ini, tidak jarang bahwa kekuasaan penguasa lokal terhadap wilayahnya hanya secara de jure (hukum), tetapi secara de facto (kenyataan) justru dikuasai oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial tidak jarang secara langsung mencampuri urusan politik suatu daerah. Misalnya, dalam pergantian pemimpin, pengangkatan pejabat, dan penentuan kebijakan tertetu. Campur tangan seperti itu, tidak jarang mengakibatkan penguasa lokal harus kehilangan sebagian atau bahkan seluruh haknya atas suatu daerah.

Setelah kedatangan bangsa Barat, para penguasa dan pejabat lokal yang semula sangat berkuasa, berubah hanya menjadi pegawai pemerintah kolonial. Oleh karena itu, derajat mereka seakan-akan turun di mata rakyat. Mereka dianggap sebagai pelayan yang hanya menguntungkan pemerintah Belanda dan bukannya masyarakat. Selain itu, dalam masyarakat muncul pembedaan kelompok masyarakat atas kelompok masyarakat Eropa (kaum kolonial), kelompok bangsawan, dan masyarakat jelata.

Kelompok masyarakat Eropa menempati kelas teratas. Mereka memiliki hak-hak istimewa, misalnya hak untuk dilayani. Kelas di bawahnya adalah kelompok masyarakat bangsawan. Kelompok ini terdiri dari keluarga istana dan pegawai pemerintah kolonial. Kelompok masyarakat jelata menempati kelas terendah. Mereka ini adalah masyarakat kebanyakan.

RANGKUMAN

1) Kebijakan monopoli perdagangan yang diterapkan pemerintah kolonial sejak Portugis hingga Belanda mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat.
2) Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia juga berpengaruh terhadap kekuasaan para penguasa lokal.

Advertisement
Kebijakan Pemerintah Kolonial di Indonesia dan Dampaknya | lookadmin | 4.5