Kebijakan Multikultural

Advertisement

Kebijakan Multikultural – Pengembangan masyarakat multikultural dewasa ini telah menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Bagaimanakah kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah guna mewujudkan masyarakat multikultural? Mari simak bahasan berikut.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bahasan ini, kalian diharapkan mampu memahami mengenai kebijakan pemerintah guna mewujudkan masyarakat multikultural.

Masyarakat multikultural berbeda dengan masyarakat majemuk. Pada masyarakat multikultural (multicultural society), individu maupun kelompok dari berbagai budaya dan suku bangsa hidup dalam kesatuan sosial tanpa kehilangan jati diri budaya dan suku bangsanya meskipun tetap ada jarak. Sementara itu, pada masyarakat majemuk (plural society) cenderung menekankan etnitas atau suku bangsa yang akhirnya berpotensi memunculkan etnosentrisme dan primordialisme. Dengan perkataan lain, dapat disimpulkan bahwa masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang kelompok suku bangsa dan budayanya berada dalam kesetaraan derajat dan toleransi sejati. Sementara itu, dalam masyarakat majemuk masih terdapat hubungan yang tidak seimbang antar suku bangsa dan budaya, berbentuk dominasi atau hegemoni.

Pengembangan masyarakat multikultural dewasa ini telah menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia yang majemuk (plural) dan beraneka ragam (heterogen), sebab multikultural pada dasarnya menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat, dan mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence) menyikapi perbedaan budaya yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat.

Terdapat sejumlah kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah untuk memastikan terwujudnya masyarakat multikultural, di antaranya:
a) Mengakui kewarganegaraan jamak (multiple citizenship). Ini bermakna, pemerintah mengizinkan warganya memiliki lebih dari satu kewarganegaraan.
b) Memberi dukungan terhadap keberadaan media cetak, acara televisi, dan siaran radio dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh beragam kelompok budaya.
c) Memberi dukungan terhadap pelaksanaan hari libur, festival, serta perayaan-perayaan publik lainnya oleh beragam kelompok budaya.
d) Menerima tidak seragamnya pakaian di sekolah maupun militer atau kepolisian atas dasar keunikan tradisi dan agama.
e) Mendukung musik dan karya seni lainnya yang dibuat serta dipertunjukkan oleh beragam kelompok budaya.
f) Merumuskan program-program yang memberi akses dan kemudahan bagi kaum minoritas untuk mengaktualisasikan diri mereka dalam politik, pendidikan, serta dunia kerja. Termasuk di dalamnya adalah memastikan bahwa setiap warga negara, apa pun latar belakang tradisi maupun agamanya, memiliki kesempatan yang sama dalam seluruh segi kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, sejatinya juga telah diberlakukan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai salah satu bentuk kebijakan multikultural. Pada Pasal 3 dikemukakan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Pemerintah pun perlu memperkuat peran pendidikan kewarganegaraan sebab dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang dapat hidup berdampingan secara damai dalam keanekaragaman budaya. Untuk itu, muatan pendidikan kewarganegaraan seharusnya mampu mendukung tercapainya kompetensi kewarganegaraan yang bercirikan multikultural. Kompetensi kewarganegaraan menurut Branson (1998), terdiri atas tiga komponen penting, yaitu:
Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara;
Civic skill (keterampilan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan
Civic disposition (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan terbentuknya karakter publik maupun pribadi yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

RANGKUMAN

1) Pengembangan masyarakat multikultural dewasa ini telah menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia yang majemuk (plural) dan beranekaragam (heterogen).
2) Terdapat sejumlah kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah untuk memastikan terwujudnya masyarakat multikultural. Salah satunya adalah memperkuat peran pendidikan kewarganegaraan.

Advertisement
Kebijakan Multikultural | lookadmin | 4.5