Close Klik 2x

Awal Lahirnya Orde Baru dan Berbagai Kebijakannya

Advertisement

Awal Lahirnya Orde Baru dan Berbagai Kebijakannya – Setelah mempelajari bahasan ini, kalian diharapkan mampu memahami awal lahirnya Orde Baru dan berbagai kebijakannya.

MASA ORDE BARU

Bagaimanakah awal lahirnya Orde Baru ? Bagaimanakah kebijakan-kebijakan yang pernah diberlakukan semasa Orde Baru ? Mari simak bahasan berikut.

Walau keabsahannya diragukan berbagai pihak, tetapi Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) tetap merupakan tonggak kelahiran Orde Baru. Dengan adanya Supersemar, Letjen.

Soeharto menempuh langkah-langkah politik berikut :
1) Pada tanggal 12 Maret 1966, membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia) beserta organisasi bentukannya. Organisasi tersebut lantas dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan No. 1/3/1966 yang ditandatangani oleh Letjen. Soeharto atas nama Presiden RI.
2) Pada tanggal 18 Maret 1966, diadakan pembersihan terhadap lembaga eksekutif (pemerintahan) dari orang-orang yang diduga terlibat dalam G 30 S/1965. Mereka adalah Dr. Subandrio, Dr. Chairul Saleh, Ir. Setiadi Reksoprodjo, Sumardjo, Oei Tjoe Tat S.H., Ir. Surachman, Jusuf Muda Dalam, Armunanto, Sutomo Martopradoto, Astrawinata, Mayjen. TNI Achmadi, Drs. Moh. Achiadi, Letkol. Imam Syafi’i, I.J. Tumakaka, dan Mayjen. TNI Dr. Sumarsono.
3) Membersihkan lembaga legislatif, yaitu MPRS dan DPR-GR, dari unsur-unsur PKI.
4) Mengadakan Sidang Umum IV MPRS pada tanggal 20 Juni-7 Juli 1966. Tujuannya adalah untuk menyusun dasar lahirnya Orde Baru dan tatanan baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sidang Umum IV MPRS menghasilkan 24 Ketetapan (Tap). Beberapa di antaranya adalah :
* Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPR. Tap ini mengukuhkan Supersemar.
* Tap MPRS No.XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum.
* Tap MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
* Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera.
* Tap MPRS No. XXVV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966, Letjen. Soeharto ditugaskan untuk membentuk Kabinet Ampera. Akibatnya terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Kabinet Ampera dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 163 Tanggal 25 Juli 1966. Dalam kabinet tersebut, Soekarno tetap bertindak sebagai Presiden sekaligus pimpinan kabinet.

Ketika Kabinet Ampera dirombak, pada tanggal 11 Oktober 1966, jabatan Presiden tetap dipegang Soekarno. Tetapi, Letjen. Soeharto diangkat sebagai Perdana Menteri yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam kabinet. Hal ini menyebabkan kekuasaan pemerintahan di tangan Letjen. Soeharto semakin besar.

Sementara itu, Presiden Soekarno yang dimintai pertanggungajawaban oleh MPRS akhirnya menyerahkan pidato pertanggungjawaban pada tanggal 10 Januari 1967. Pidato itu disebut ‘Nawaksara’. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mempertanyakan mengapa hanya ia sendiri yang harus mempertanggungjawabkan aksi G 30 S/ 1965. Namun, pidato pelengkap pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diterima MPRS.

Pada tanggal 20 Februari 1967, diumumkanlah penyerahan kekuasaan kepada Pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966. Sebagai tindak lanjut, MPRS mengeluarkan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Tanggal 12 Maret 1967. Isi ketetapan ini mencabut seluruh kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Selanjutnya, MPRS mengangkat. Letjen Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Ketetapan ini berlaku sampai presiden baru hasil pemilihan umum ditetapkan. Setelah lebih dari dua tahun terjadi pergolakan politik, pemerintah Orde Baru mengumumkan pembentukan Kabinet Pembangunan I pada tanggal 6 Juni 1968.

Berbagai upaya segera dilakukan pemerintah Orde Baru untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Oleh karena itulah, pemerintah menyusun program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Arah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah ditujukan pada pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada program yang disebut ‘Trilogi Pembangunan’. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik, yakni setiap 5 tahun. Oleh karena itulah, disebut ‘Pembangunan Lima Tahun (Pelita)’.

Melalui program pembangunan bertahap, sebenarnya banyak keberhasilan yang telah dicapai pemerintah Orde Baru. Sayangnya, sejak tahun 1997, pembangunan terhenti karena krisis moneter. Ini menjadi salah satu faktor penyebab kejatuhan pemerintahan dari Orde Baru dan bergulirnye Era Reformasi.

RANGKUMAN

1) Walau keabsahannya diragukan berbagai pihak, tetapi Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) tetap merupakan tonggak kelahiran Orde Baru.
2) Melalui program pembangunan bertahap, sebenarnya banyak keberhasilan yang telah dicapai pemerintah Orde Baru. Sayangnya, sejak tahun1997, pembangunan terhenti karena krisis moneter.

Awal Lahirnya Orde Baru dan Berbagai Kebijakannya | lookadmin | 4.5